TANGERANG, – Aktivis Kabupaten Tangerang Asep Supriyatna, mengungkapkan keprihatinannya terhadap temuan yang diduga menyinggung integritas Pemilihan Umum. Pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, saat rapat Pleno di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga, Asep dan timnya menemukan adanya Kertas C1 hasil partai tingkat kabupaten yang diduga tidak ditandatangani oleh petugas KPPS desa. Asep menegaskan bahwa hal ini merupakan ada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 389 ayat (2) UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara harus ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi peserta pemilu yang hadir.
Selain itu, berdasarkan Pasal 503, anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum juga menegaskan pentingnya penandatanganan hasil penghitungan suara oleh seluruh anggota KPPS dan saksi yang hadir. Dengan tidak ditandatanganinya kertas C1 oleh petugas KPPS jadi menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan kertas suara tersebut, Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka diduga sengaja tidak menandatangani karena ada sesuatu atau memang lupa atau sengaja dilupakan, tutur Asep.
Menurutnya, temuan ini sebelumnya juga telah disampaikan nota keberatan oleh salah satu Timses Caleg partai ke Bawaslu Kabupaten Tangerang, namun hingga saat ini belum ada keberlanjutan. Asep juga mempertanyakan terkait adanya upload C1 salinan ke aplikasi SIREKAP yang seharusnya yang diupload itu adalah C1 dari hasil plano kecamatan.
Aktivis Senior ini juga berharap agar BAWASLU Kabupaten Tangerang segera merespon hal ini untuk menghindari prasangka negatif.
Menurut Asep, kejadian ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat memengaruhi keaslian hasil pemilihan. Ia juga mengingatkan agar BAWASLU Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti masalah ini agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.
Ketua DPD Kabupaten Tangerang Front Banten Bersatu itu, menegaskan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Bawaslu Kabupaten Tangerang jika hal ini dibiarkan. Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap suara pemilih benar-benar dihitung dengan jujur dan adil. Hal ini juga akan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kabupaten Tangerang, tutup Asep.
Catatan Redaksi :
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat menghubungi Redaksi Cp : 082122985156. Terima kasih.
(Heri)
