suaramedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) mengusulkan terobosan radikal untuk memastikan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) tepat sasaran. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, secara tegas menyarankan penggunaan identifikasi biometrik, seperti sidik jari atau pemindaian retina mata, sebagai mekanisme verifikasi berlapis bagi penerima subsidi. Usulan ini muncul di tengah desakan untuk efisiensi subsidi energi dan krisis yang membayangi.
Dalam pernyataannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026), Said Abdullah menekankan pentingnya pembenahan penyaluran subsidi elpiji 3 kg. Menurutnya, langkah ini jauh lebih krusial dibandingkan wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat dilontarkan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," tegas Said.
Said mengkritisi pendekatan pemerintah yang selama ini hanya mengandalkan data. Ia mendesak agar pemerintah tidak berhenti pada data saja, melainkan harus menerapkan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan keaslian dan kelayakan penerima subsidi. "Pemerintah tidak boleh hanya melakukan pendekatan berbasis data saja. Harus ada mekanisme berlapis, untuk mengetahui keaslian penerimanya," jelasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah implementasi teknologi biometrik. Dengan sidik jari atau pemindaian retina mata, diharapkan hanya individu yang benar-benar berhak yang dapat mengakses dan membeli gas elpiji bersubsidi. Ini akan meminimalisir kebocoran dan penyalahgunaan subsidi yang selama ini sering terjadi, memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi potensi krisis energi.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar