suaramedia.id – JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar, Harris Arthur Hedar, angkat bicara menanggapi kegaduhan di media sosial terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal (The Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia mendesak publik untuk tidak mudah reaktif hanya berdasarkan potongan informasi, melainkan membiasakan diri membaca teks resmi secara menyeluruh.
Related Post
Menurut Harris, kedaulatan negara tidak dapat dijaga hanya dengan luapan emosi sesaat, melainkan harus didasari pemahaman yang utuh terhadap aturan main yang berlaku. "Bangsa kita ini rasanya jadi sering berdebat bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena kelebihan potongan informasi," ujar Harris di Jakarta, baru-baru ini. Ia menambahkan, banyak yang cepat yakin hanya karena membaca judul, atau marah setelah menonton video singkat 30 detik. Padahal, untuk menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca secara utuh dan berimbang.
Mengenai isu sensitif terkait data yang kerap menimbulkan kekhawatiran, Harris menegaskan bahwa kunci utamanya terletak pada Undang-Undang (UU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak sekadar menerima janji "aman", tetapi harus menuntut bukti penegakan hukum dari UU tersebut. Penegakan yang kuat adalah jaminan sesungguhnya.
Pernyataan Harris ini menjadi seruan penting bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis negara. Membaca dan memahami secara komprehensif adalah fondasi untuk partisipasi publik yang konstruktif dan menjaga kepentingan nasional.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar