suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencana tegas untuk mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terbukti terlibat dalam perjudian online. Pernyataan tersebut disampaikannya di Ex-Taman Anggrek, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (26/7). "Bansos ini diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ada yang terlibat judi online, bantuannya akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," tegas Pramono.
Related Post
Langkah berani ini didukung oleh kolaborasi Pemprov DKI dengan berbagai lembaga, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, dan Inspektorat. Kerjasama ini diperkuat dengan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditandatangani pada Rabu lalu, sebagai upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pramono menekankan pentingnya pemanfaatan dana bansos sesuai peruntukannya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif, bebas dari praktik ilegal. "Laporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungan sekitar," imbau Pramono.
Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar penyaluran bantuan lebih adil dan tepat sasaran. Data PPATK sepanjang 2024 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: 602.419 warga Jakarta terindikasi terlibat judi online dengan total transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Yang lebih mengejutkan, 15.033 di antaranya merupakan penerima bansos. Langkah Pemprov DKI ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar