suaramedia.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan anggota DPR. Pernyataan tegas ini disampaikan AHY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8), menanggapi polemik yang terus bergulir. "Kami tak ingin isu ini berlarut-larut. Penolakan terhadap tunjangan yang berlebihan sudah kami sampaikan, dan situasi saat ini memang belum tepat," tegas AHY.

Related Post
AHY menekankan bahwa penolakan ini sejalan dengan sikap tegas yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). "Kritik dan desakan masyarakat untuk menunda atau menghentikan tunjangan yang dianggap tidak tepat, terlebih dengan adanya pernyataan beberapa anggota dewan yang kurang simpatik, mendapat penolakan tegas dari kami," ujarnya.

Tak hanya itu, AHY juga mengingatkan seluruh kader Demokrat, khususnya para wakil rakyat di berbagai tingkatan, untuk senantiasa menjaga tutur kata dan kepekaan terhadap perasaan masyarakat. "Jaga lisan, jangan sampai menyakiti perasaan rakyat," pesannya. AHY mendorong kader Demokrat untuk cermat dalam menyampaikan pendapat di publik dan selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat. "Kita harus menjadi rumah aspirasi, mendengarkan masukan dan harapan rakyat. Jika ada kemarahan atau emosi, dengarkan dengan sabar," imbuhnya.
Pernyataan AHY ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan ketua umum partai politik pemilik kursi di DPR. Dalam pertemuan tersebut, isu demonstrasi dan tunjangan anggota DPR menjadi topik utama pembahasan. Usai pertemuan, Prabowo mengumumkan pimpinan DPR akan mencabut kebijakan tunjangan tersebut dan menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Sebelumnya, Ibas telah menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait polemik tunjangan ini dan menyatakan kesiapan untuk evaluasi. "Kami siap dikritisi, dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," kata Ibas. Pernyataan AHY dan Ibas ini menunjukkan komitmen Partai Demokrat untuk merespon keresahan publik dan mencari solusi terbaik terkait polemik tunjangan anggota DPR.










Tinggalkan komentar