Rupiah di Ujung Tanduk? Profesor Ungkap Kunci Penyelamat!
suaramedia.id – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam setelah menyentuh angka Rp17.700 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Merespons tekanan ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah darurat dengan menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen sehari setelahnya. Profesor Ekonomi Perdana Wahyu Santosa dari Universitas YARSI menegaskan bahwa rupiah bukan sekadar angka, melainkan cerminan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Related Post
Perdana Wahyu Santosa, yang juga menjabat Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute, menyebut keputusan BI ini sebagai "rem darurat" yang esensial. Langkah ini diambil di tengah penguatan dolar global, gejolak harga minyak, dan pergerakan modal portofolio yang sangat dinamis. Sejarah mencatat, sejak krisis Asia 1997-1998, pelemahan kurs kerap memicu krisis multidimensional. Namun, Perdana mengingatkan bahwa situasi saat ini berbeda jauh dengan 1998. "Perbankan kini lebih kuat, cadangan devisa lebih tebal, inflasi terkendali, dan rezim kurs lebih fleksibel," jelasnya.
Langkah BI juga diperkuat dengan menaikkan imbal hasil Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,45 persen untuk tenor 12 bulan. Kebijakan ini terbukti menarik kembali aliran modal asing, dengan masuknya sekitar 5,5 miliar dolar AS hingga 18 Mei 2026 pada triwulan II, membantu meredakan tekanan jangka pendek.
Dilema Suku Bunga dan Peran Pemerintah
Namun, Perdana Wahyu Santosa mewanti-wanti agar solusi tidak hanya terpaku pada kenaikan suku bunga. Ia menganalogikan dana portofolio sebagai "tamu yang datang karena kursi nyaman," bukan fondasi rumah. Artinya, modal asing bisa pergi secepat datang jika daya tarik berkurang. Kenaikan suku bunga, meskipun penting untuk stabilisasi, bukanlah vitamin pertumbuhan. Terlalu rendah dapat melemahkan rupiah, namun terlalu tinggi justru dapat menekan konsumsi, investasi, harga obligasi, dan pasar saham, seperti yang terlihat dari melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca kenaikan BI Rate. Dunia usaha membutuhkan kurs yang stabil, namun juga biaya modal yang tidak mencekik. Pemerintah dan BI dituntut untuk mengelola dilema ini dengan bijak, bukan sekadar slogan.
Di sisi lain, pemerintah memegang peranan krusial. Perdana menegaskan, rupiah tidak akan menguat secara berkelanjutan jika pasar meragukan disiplin fiskal, kualitas belanja, dan arah kebijakan ekonomi. "Setiap rencana belanja besar harus dijelaskan sumber dan dampaknya; setiap kebijakan ekspor-impor harus dipastikan tidak menambah ketidakpastian; setiap pernyataan pejabat tentang bank sentral harus menjaga kesan independensi BI," tegasnya. Dalam ekonomi terbuka, kata-kata pejabat bisa sama mahalnya dengan cadangan devisa.
Strategi Cerdas Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor
Pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) juga memerlukan strategi cerdas. Menahan DHE terlalu ketat dapat memicu kecurigaan investor, namun membiarkannya terlalu cepat kembali ke luar negeri juga membuat rupiah rentan. Solusi tengahnya adalah insentif kredibel: instrumen valas domestik yang likuid, imbal hasil yang masuk akal, kepastian pajak, kemudahan lindung nilai (hedging), serta transparansi aturan. Pelaku usaha, meskipun tidak semua adalah spekulan, perlu diingatkan akan tanggung jawab mereka dalam menjaga ekosistem valas Indonesia.
Dengan demikian, ujian kepercayaan terhadap rupiah bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, melainkan juga sinergi antara kebijakan moneter yang hati-hati dan kebijakan fiskal yang disiplin, didukung oleh komunikasi yang transparan dari pemerintah. Hanya dengan begitu, rupiah dapat menjadi fondasi ekonomi yang kokoh, bukan sekadar termometer yang bergejolak.
Tinggalkan komentar