suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengumumkan pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jakarta Pusat. Keputusan ini, menurut Pramono, didasari oleh kebutuhan mendesak akan fasilitas penyeberangan yang ramah bagi penyandang disabilitas. "JPO Sarinah dalam kajian itu memang diperlukan terutama untuk difabel," ujar Pramono di Kebayoran Lama, Jakarta Pusat, Jumat (9/1).
Related Post
Pramono Anung tak menampik adanya pro-kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan ini. Ia memahami keinginan kelompok pejalan kaki untuk tetap menggunakan penyeberangan di permukaan jalan. Namun, ia memastikan bahwa opsi penyeberangan di bawah tetap tersedia. "Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka. Kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap semua enggak ada yang ditutup," tegasnya.
Meskipun mengakui bahwa keputusan pembangunan kembali JPO Sarinah sudah ada sejak lama, Pramono menegaskan bahwa sebagai Gubernur, ia memikul tanggung jawab penuh atas implementasi kebijakan tersebut. "Sehingga dengan demikian urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu, tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu," katanya, menambahkan, "Yang jelas sudah dibangun dan saya bertanggung jawab. Yang namanya Gubernur itu ya tanggung jawab."
Sejarah JPO Sarinah sendiri cukup panjang dan penuh dinamika. Dibangun pada tahun 1968 di era Gubernur Ali Sadikin, JPO ini tercatat sebagai yang pertama di ibu kota. Pada rentang 2016-2017, saat kepemimpinan Gubernur Ahok, koridor pejalan kaki Sudirman-Thamrin mengalami penataan menyeluruh dengan rencana ramah difabel.
Namun, puncaknya terjadi pada tahun 2022 di masa Gubernur Anies Baswedan, JPO ini dibongkar dengan alasan estetika kota. Pembongkaran dilakukan agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan gedung-gedung bersejarah tidak terhalang. Sebagai gantinya, saat itu diterapkan pelican crossing yang dinilai lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.
Kini, di bawah kepemimpinan Pramono Anung, JPO yang sempat ‘dihilangkan’ itu kembali dihadirkan, dengan alasan yang sama-sama berpihak pada aksesibilitas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya. Pembangunan kembali JPO ini menandai babak baru dalam upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata fasilitas publik dan aksesibilitas di jantung ibu kota.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar