suaramedia.id – Pemerintah pusat dan daerah secara serius menginisiasi upaya restorasi masif di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Langkah berani ini mencakup relokasi warga yang selama ini mendiami kawasan konservasi, pembabatan ribuan pohon sawit ilegal, dan penanaman kembali aneka jenis pepohonan untuk mengembalikan ekosistem hutan yang terancam.
Related Post
Kawasan konservasi TNTN telah lama menghadapi ancaman serius. Berdasarkan data Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dari total 81.000 hektare lahan yang ditetapkan sebagai area konservasi, kini luas hutan inti TNTN yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 16.000 hektare. Ekspansi perkebunan sawit ilegal menjadi biang keladi utama di balik penyusutan drastis ini.
Tonggak sejarah pemulihan Tesso Nilo ditandai dengan aksi simbolis penumbangan pohon sawit dan penanaman pohon majemuk pada Sabtu (20/12) lalu. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dan menunjukkan komitmen pemerintah, di antaranya Menhut Raja Juli Antoni, Wamen ATR Ossy Dermawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Kehadiran mereka menegaskan keseriusan negara dalam mengembalikan fungsi vital taman nasional.
Langkah konkret ini diawali dengan penyerahan sukarela 633 hektare lahan oleh ratusan masyarakat di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dilaporkan suaramedia.id. Sebanyak 228 keluarga yang sebelumnya mendiami kawasan TNTN kini direlokasi ke area perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Proses penataan kawasan ini menargetkan area seluas 2.569 hektare di Desa Bagan Limau.
Sebagai kompensasi, pemerintah telah menyiapkan lahan pengganti yang memadai. Area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare dialokasikan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera yang beranggotakan 47 keluarga. Sementara itu, kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare, diperuntukkan bagi KTH Mitra Jaya Lestari (109 keluarga) dan KTH Mitra Jaya Mandiri (72 keluarga).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa upaya ini bukanlah bentuk permusuhan terhadap masyarakat, melainkan sebuah ikhtiar untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi. "Apa yang terjadi pada hari ini akan menjadi teladan bagi tempat-tempat lainnya," ujar Raja Juli, seraya mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Bagan Limau atas kesediaan mereka melepaskan hak atas tanah di kawasan TNTN.
Masyarakat penerima relokasi kini diberikan Surat Keputusan (SK) Hutan Kemasyarakatan di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ke depannya, proses ini akan berlanjut dengan pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah Kementerian ATR/BPN, memastikan kepastian hak atas tanah mereka.
Untuk menjamin pemulihan hutan dalam jangka panjang, KLHK telah mengalokasikan sekitar 74.000 bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Bibit-bibit tersebut terdiri dari 30.000 batang mahoni, 15.000 batang trembesi, 15.000 batang sengon, 9.000 batang jengkol, dan 5.000 batang kaliandra, yang akan ditanam secara bertahap untuk mengembalikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis TNTN.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar