suaramedia.id – Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, membantah kabar pemecatan sejumlah Ketua DPD PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan, pemberitaan yang beredar justru menimbulkan persepsi keliru tentang kepemimpinan Megawati yang dianggap otoriter. Said menjelaskan, sebenarnya yang terjadi adalah masalah rangkap jabatan yang dilarang dalam partai berlambang banteng moncong putih itu.
Related Post
Menurut Said, sesuai Anggaran Dasar PDI Perjuangan pasca Kongres VI di Nusa Dua Bali 2025 dan Peraturan Partai PDIP No 1 tahun 2025, anggota partai yang terpilih menjadi pengurus DPP otomatis mengundurkan diri dari jabatan struktural lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Umum. Megawati, dalam Kongres VI, telah membentuk struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030, menunjuk Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Olly Dondokambey, dan Esti Wijayanti sebagai pengurus. Keempatnya sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD PDIP di beberapa provinsi, karena kepengurusan DPD periode sebelumnya belum berakhir dan masih dalam proses menuju Konferensi Daerah (Konferda).
Karena aturan larangan rangkap jabatan, Said Abdullah (Ketua DPD PDIP Jatim), Bambang Wuryanto (Ketua DPD PDIP Jateng), Olly Dondokambey (Ketua DPD PDIP Sulut), dan Esti Wijayanti (PLT Ketua DPD PDIP Bengkulu) harus mengundurkan diri dari posisi Ketua DPD. "Saya sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim," tegas Said dalam keterangan resmi. Ia menambahkan, aturan ini bertujuan agar struktur partai di setiap tingkatan lebih fokus bekerja.
Said menjelaskan, DPP PDIP telah menjadwalkan Konferda dan Konfercab untuk memilih kepengurusan baru di tingkat cabang dan provinsi. Usulan kepengurusan tersebut telah disampaikan ke DPP. Proses pembentukan struktur DPC dan DPD yang baru ini, menurut Said, merupakan mekanisme partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai. "Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan tersebut sesuai aturan partai. Saya berharap penjelasan ini meluruskan informasi yang kurang tepat," pungkas Said.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar