suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat tertutup bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7). Pertemuan tersebut membahas program Sekolah Rakyat yang tengah digencarkan pemerintah.
Para menteri yang hadir antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Mu’ti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan rapat tersebut untuk melaporkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan tahun 2025-2026 kepada Presiden. Ia menyampaikan bahwa sejak diluncurkan pada 14 Juli lalu, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 63 titik di seluruh Indonesia, saat ini tengah menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program ini.
Gus Ipul menambahkan, pembelajaran di 37 titik lainnya akan segera dimulai dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan. Total 100 titik Sekolah Rakyat ditargetkan menampung lebih dari 9.700 siswa. Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana peluncuran 59 titik Sekolah Rakyat baru pada September mendatang, sehingga total mencapai 159 titik dengan kapasitas sekitar 15.000 siswa.
Program ambisius ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang signifikan. Gus Ipul menyebutkan, operasional 159 titik Sekolah Rakyat akan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan 4.000 tenaga kependidikan lainnya, termasuk wali asrama dan wali asuh. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp1,1 triliun untuk operasional Sekolah Rakyat tahun ini. Anggaran tersebut, menurut Gus Ipul, telah disusun secara cermat bersama Kementerian Keuangan dan disetujui DPR. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari penyimpangan. "Jangan ada yang menyimpang karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden," tegasnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar