suaramedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para penyidiknya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Related Post
Perubahan regulasi ini membawa dampak signifikan, salah satunya adalah perluasan objek praperadilan yang berpotensi meningkatkan risiko gugatan terhadap proses penyidikan. Menanggapi hal tersebut, Polri kini menggeser paradigma bantuan hukum dari yang semula bersifat reaktif menjadi proaktif.
Pamen Divkum Polri, Kombes Pol Fidian Suprihati, menjelaskan bahwa penguatan ini akan dilakukan melalui pendampingan intensif sejak tahap awal penyidikan dimulai. Menurutnya, terdapat lima pilar utama dalam strategi baru ini, yakni melakukan pencegahan, deteksi dini, pendampingan, mitigasi, hingga pengendalian risiko hukum selama proses penyidikan berlangsung.
"Kami ingin memastikan setiap kewenangan yang dijalankan oleh penyidik tetap berada dalam koridor prosedur yang benar, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Fidian pada Senin (9/11/2026).
Urgensi perubahan kebijakan ini didasarkan pada data internal Polri yang menunjukkan tren kenaikan risiko litigasi (litigation risk ratio) yang cukup tajam. Tercatat, rasio risiko tersebut naik dari 4,70% pada tahun 2024 menjadi 6,40% di tahun 2025. Angka ini bahkan melonjak drastis hingga menyentuh 12,25% pada Agustus 2026.
Selama ini, mekanisme bantuan hukum yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 dinilai memiliki celah. Dalam aturan lama, bantuan hukum baru bisa diberikan jika ada permohonan resmi secara tertulis. Hal ini menyebabkan fungsi perlindungan hukum seringkali terlambat, karena baru bergerak setelah muncul sengketa atau gugatan hukum di pengadilan.
Dengan sistem baru ini, suaramedia.id mencatat bahwa Polri berupaya menutup celah tersebut agar penyidik tidak merasa sendirian saat menghadapi tekanan hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan.
Tinggalkan komentar