suaramedia.id – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melontarkan usulan serius kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Langkah ini diusulkan guna mempertegas sanksi hukum bagi pelaku penyadapan ilegal, terutama yang menyasar Kepala Negara.
Related Post
Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan penyadapan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, pelaku tidak cukup hanya dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), melainkan harus menyentuh ranah hukum yang lebih berat.
"Jangan hanya ITE. Jika alat yang seharusnya milik negara justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa diterapkan. Selain itu, undang-undang keamanan negara juga harus dikedepankan, termasuk pasal makar," ujar Habiburokhman saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Politisi dari Partai Gerindra ini menilai bahwa tindakan menyadap komunikasi Presiden merupakan bentuk pembangkangan atau insubordinasi yang sangat fatal. Ia berpendapat bahwa ancaman pidana yang ada saat ini masih belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber tingkat tinggi tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong Presiden untuk mengambil langkah cepat melalui instrumen hukum darurat jika situasi dianggap mendesak.
"Jika diperlukan, dalam kondisi yang mendesak, Presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana ekstrem seperti ini. Sejujurnya, jika ada tindakan insubordinasi dengan menyadap Kepala Negara, menyebutnya hanya sebagai makar pun rasanya masih terlalu sederhana. Ini adalah tindakan yang luar biasa," pungkasnya.
Usulan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran terhadap keamanan informasi negara dan stabilitas kepemimpinan nasional dari ancaman spionase ilegal.
Tinggalkan komentar