suaramedia.id – Polemik mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut wanita kembali memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat. Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengonfirmasi bahwa pembalut tetap dikenakan PPN sebesar 11 persen sesuai PMK Nomor 131 Tahun 2024, memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.
Related Post
Meski DJP menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah "pajak menstruasi" (tampon tax) melainkan bagian dari sistem pajak konsumsi umum, namun alasan teknis tersebut dinilai tidak menjawab keresahan sosial yang ada. Desakan kuat muncul dari serikat buruh hingga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, yang meminta pemerintah segera membebaskan pajak untuk produk kebutuhan dasar perempuan ini.
Secara strategis, kebijakan ini dianggap memiliki celah besar antara kepatuhan aturan dengan penciptaan nilai publik (public value creation). Jika ditinjau dari analisis lingkungan eksternal, kebijakan PPN ini berpotensi menekan daya beli masyarakat secara signifikan.
Data dari Sakernas Biro Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan: terdapat 36,57 juta perempuan yang bekerja di sektor informal, di mana 55,65 persen di antaranya masuk dalam kategori pekerja rentan. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, beban pajak tambahan pada barang kebutuhan biologis pokok dapat memperburuk kesejahteraan mereka.
Lebih jauh lagi, jika menggunakan perspektif produktivitas kerja, pengenaan pajak pada kebutuhan dasar perempuan usia produktif justru berisiko menggerus daya saing ekonomi nasional. Beban finansial yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dapat berdampak tidak langsung pada stabilitas ekonomi dan produktivitas tenaga kerja perempuan di Indonesia.
Tinggalkan komentar