suaramedia.id – Di tengah derasnya arus informasi di era hiper-konektivitas, pemerintah kini tengah menghadapi tantangan komunikasi yang cukup pelik. Meski berbagai capaian makro, pertumbuhan ekonomi, hingga keberhasilan program prioritas terus dipaparkan, realitanya narasi-narasi negatif justru lebih mendominasi ruang digital. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara kinerja faktual di atas kertas dengan persepsi yang terbentuk di benak masyarakat.
Related Post
Rimba Mahardika, selaku Humas BSSN sekaligus Praktisi Ilmu Komunikasi dari Universitas Nasional, menyoroti bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak secara otomatis menciptakan citra positif di dunia maya. Menurutnya, terdapat sebuah paradoks di mana data statistik yang positif seringkali tenggelam oleh gelombang kritik dan sentimen negatif yang bergerak lebih cepat.
Jika dibedah menggunakan kacamata Theory of Agenda Setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, fenomena ini menjadi sangat masuk akal. Teori tersebut menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Namun, di era media sosial saat ini, kendali tersebut telah bergeser menjadi intermedia agenda setting.
Kini, warganet dan masyarakat sipil memiliki kekuatan penuh untuk melakukan pembingkaian (framing) terhadap sebuah isu berdasarkan pengalaman langsung mereka. Hal ini diperparah dengan cara kerja algoritma platform digital saat ini. Algoritma cenderung memprioritaskan konten yang mampu memicu emosi kuat, seperti kemarahan, ketakutan, atau kecemasan.
Akibatnya, narasi mengenai krisis atau kegagalan akan jauh lebih cepat menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas dibandingkan dengan siaran pers resmi pemerintah yang cenderung bersifat formal dan datar. Kondisi inilah yang menyebabkan suara pemerintah seringkali kalah saing dengan narasi negatif yang lebih "berisik" di jagat maya.
Tinggalkan komentar