suaramedia.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan desakan keras kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas siapa aktor intelektual di balik penggunaan informasi hasil penyadapan yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran lainnya.
Related Post
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kepolisian tidak boleh berhenti hanya pada penindakan terhadap pelaku teknis, melainkan harus mampu mengungkap siapa pengguna akhir (user) dari data-data yang disadap tersebut serta apa motif di baliknya.
Menurut Andreas, tindakan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah politikus, organisasi kemasyarakatan (ormas), pengusaha, hingga jurnalis merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang nyata.
"Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum. Saat ini, tindakan tersebut sudah jelas menabrak UU Penyadapan dan UU ITE. Jika motif di balik penyadapan ini terungkap, dikhawatirkan akan merembet ke pelanggaran hukum lain dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat," ujar Andreas saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengindikasikan adanya konflik kepentingan atau perseteruan antar kelompok di lingkaran elit politik yang memicu terjadinya aksi ilegal ini. Meski demikian, ia mengaku belum melihat secara jelas apa yang menjadi latar belakang utama dari peristiwa tersebut.
Andreas juga mendesak agar kepolisian bertindak secara profesional dan transparan, terutama dalam memeriksa para petinggi di tubuh Polri. Ia menekankan pentingnya transparansi mengenai untuk kepentingan apa informasi-informasi sensitif tersebut dikumpulkan dan dimanfaatkan.
"Kami mendesak kepolisian untuk serius dan bertanggung jawab dalam memeriksa petinggi-petingginya. Publik perlu tahu siapa pengguna informasi tersebut dan untuk tujuan apa informasi itu digunakan," tegasnya.
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal lainnya, yang memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk PKS yang juga meminta agar pihak berwenang menelusuri siapa pemberi perintah di balik aksi tersebut.
Tinggalkan komentar