suaramedia.id – Praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan sebuah realitas yang tak terbantahkan di lapangan. Pernyataan tegas ini dilontarkan oleh Kiai sepuh NU dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Musta’in Syafi’ie. Ia menyerukan perlawanan terhadap fenomena kotor yang mencoreng integritas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Related Post
Kiai Musta’in menyampaikan pandangannya yang lugas ini dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU yang bertema "Stop Politik Transaksional di Muktamar NU". Acara yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2026) itu menjadi wadah bagi para tokoh untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap praktik-praktik yang dianggap merusak marwah muktamar.
"Ini bukan isu lagi, tapi realita, ada yang ngaku," ujar Kiai Musta’in, mengutip pengakuan langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Ia menolak keras argumen bahwa uang yang beredar hanyalah sekadar biaya transportasi. Menurutnya, jika memang demikian, seharusnya dana tersebut diserahkan secara transparan oleh panitia penyelenggara.
Lebih lanjut, Kiai Musta’in mengungkapkan bahwa uang yang diberikan kepada para peserta atau pihak terkait seringkali disebut sebagai ‘panjer’ atau uang muka. Pembayaran ini, kata dia, dilakukan bahkan sebelum muktamar resmi dilaksanakan. "Hal itu jelas-jelas sebuah kemungkaran," tegasnya, menyoroti sifat transaksional yang terang-terangan.
Dalam konteks ajaran Islam, Kiai Musta’in menjelaskan perbedaan antara ‘nahi munkar’ dan ‘taghyir munkar’. ‘Nahi munkar’ merujuk pada upaya mencegah suatu kemungkaran sebelum terjadi, sementara ‘taghyir munkar’ adalah tindakan mengubah atau meluruskan kemungkaran yang sudah telanjur terjadi. "Ini sudah terjadi (politik uang), bukan isu lagi. Jadi, yang dilakukan (seharusnya) taghyir munkar," pungkasnya, menekankan urgensi untuk bertindak nyata dalam membersihkan muktamar dari praktik tercela ini.
Tinggalkan komentar