suaramedia.id – Parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Fokus utama pengawasan ini adalah anggaran, menyusul penetapan tiga mantan pejabat tinggi BGN, yakni Dadan Hindayana (mantan Kepala), Sony Sanjaya (Wakil Kepala), dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan program MBG.
Related Post
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan mengintensifkan audit tata kelola internal BGN. "DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan," ujar Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Cucun menambahkan, Komisi IX DPR RI, sebagai mitra kerja BGN, akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang. Terutama, hal ini akan berkaitan erat dengan pembahasan anggaran BGN untuk tahun mendatang. "Nanti Komisi IX akan mengevaluasi sekaligus membahas RKA-KL untuk anggaran APBN 2027, pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri," jelasnya, mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diajukan BGN akan diperiksa secara seksama.
Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya pengawasan ketat yang juga harus dilakukan oleh internal BGN sendiri, serta melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. "Semua dalam negara ini sudah ada fungsi masing-masing. Pengawasan di DPR, di internal mereka punya inspektorat, pengawas internal. Apalagi DPR kan punya catatan misalkan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dibahas catatan-catatan penting terkait tadi misalkan temuan-temuan yang ada," ungkapnya, menyoroti peran Inspektorat dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai basis diskusi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran BGN. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan menjamin penggunaan anggaran negara yang efektif dan bersih.
Tinggalkan komentar