Verifikasi Ijazah Gibran Disorot! Hakim MK Skakmat KPU

Verifikasi Ijazah Gibran Disorot! Hakim MK Skakmat KPU

suaramedia.id – Sorotan tajam tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK) ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses verifikasi syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Pertanyaan mendalam ini dilontarkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang tengah bergulir, memicu perdebatan sengit mengenai standar ketelitian KPU.

Dalam sesi dialog yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026) malam, Hakim Saldi Isra secara langsung berhadapan dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Inti pertanyaan Saldi adalah mengenai metode verifikasi KPU terhadap Surat Keterangan Penyetaraan ijazah milik Gibran. Ia mempertanyakan apakah KPU melakukan kunjungan langsung ke dinas pendidikan terkait untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut.

Verifikasi Ijazah Gibran Disorot! Hakim MK Skakmat KPU
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Dengan nada lugas, Saldi bertanya, "Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh pemohon, apakah KPU juga datang ke diknas?" Pertanyaan ini secara eksplisit ingin menggali seberapa jauh KPU melakukan validasi terhadap dokumen yang menjadi salah satu syarat krusial bagi seorang calon.

Merespons desakan Saldi, Afifuddin memberikan penjelasan yang cukup mengejutkan. Ia mengakui bahwa KPU tidak melakukan verifikasi secara langsung ke dinas pendidikan. Menurutnya, KPU pada waktu itu hanya menerima surat keterangan terkait persyaratan pendidikan tersebut, tanpa perlu melakukan pengecekan lapangan lebih lanjut.

Interaksi antara Hakim MK dan perwakilan KPU ini sontak menyoroti standar ketelitian KPU dalam meneliti persyaratan calon, khususnya terkait dokumen pendidikan. Pertanyaan Saldi Isra tidak hanya menggali prosedur, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akurasi dalam setiap tahapan verifikasi demi menjaga integritas pemilu. Publik kini menanti kelanjutan dari persidangan ini untuk melihat implikasi lebih lanjut dari pengakuan KPU tersebut.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar