suaramedia.id – Kabar gembira bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akhirnya membuahkan hasil nyata. Setelah dinanti selama hampir dua dekade, Undang-Undang (UU) Perampasan Aset resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Langkah besar ini menandai babak baru dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ekonomi di tanah air.

Related Post
Pengesahan ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat sipil. Aktivis 98 Yogyakarta, Supriyanto atau yang akrab disapa Anto, memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, Dasco telah berhasil membuktikan komitmennya kepada publik.

"Pak Dasco telah menepati janji yang ia sampaikan di hadapan massa aksi pada Agustus 2026 lalu, bahwa UU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember 2026. Hari ini, janji tersebut tunai," ungkap Anto kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Mekanisme Baru Sita Harta Koruptor
Berdasarkan informasi yang dihimpun suaramedia.id, UU Perampasan Aset ini membawa terobosan hukum yang sangat krusial. Regulasi ini mengatur dua jalur utama dalam penyitaan aset hasil kejahatan, yakni melalui putusan pidana (conviction-based) dan tanpa melalui putusan pidana (non-conviction-based atau in rem).
Jalur non-conviction-based menjadi senjata ampuh baru bagi negara. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah menyita aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya meskipun perkara tidak dapat disidangkan secara konvensional.
Kondisi yang memicu penggunaan jalur ini antara lain jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Syarat utama penerapan jalur ini adalah nilai aset yang disita minimal sebesar Rp1 miliar, di mana permohonannya akan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan para pelaku kejahatan, termasuk bandar judi online dan koruptor, tidak lagi memiliki ruang untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan mereka. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang maksimal melalui pemiskinan pelaku kejahatan.










Tinggalkan komentar