UU Perampasan Aset Disahkan: Efek Jera atau Alat Kekuasaan?

UU Perampasan Aset Disahkan: Efek Jera atau Alat Kekuasaan?

suaramedia.id – Setelah penantian panjang selama hampir dua dekade, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang pada 19 November 2026. Langkah besar ini dipandang sebagai tonggak sejarah baru dalam memperkuat mekanisme pemulihan kekayaan negara yang hilang akibat tindak pidana.

Namun, di balik euforia pengesahan tersebut, muncul diskursus krusial mengenai batasan kewenangan negara. Perampasan aset bukan sekadar instrumen untuk mengambil alih harta hasil kejahatan, melainkan juga ujian bagi integritas penegak hukum dalam membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana serta melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak bersalah.

UU Perampasan Aset Disahkan: Efek Jera atau Alat Kekuasaan?
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Dukungan publik terhadap regulasi ini tergolong masif. Merujuk pada data survei Voxpol Center tahun 2026, mayoritas masyarakat memberikan lampu hijau terhadap UU Perampasan Aset. Hal ini mencerminkan ekspektasi tinggi agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada jeruji besi bagi pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian finansial negara secara maksimal.

Masyarakat menyadari bahwa dalam praktik kejahatan modern, pelaku seringkali sangat lihai dalam menyembunyikan, memindahkan, hingga mengonversi aset mereka untuk menghindari penyitaan. UU ini diharapkan menjadi jawaban atas kebuntuan mekanisme pidana konvensional. Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang ini tidak hanya diukur dari luasnya wewenang yang dimiliki negara, melainkan dari ketepatan penerapan hukum di lapangan.

Dalam draf yang disetujui DPR, korupsi tetap menjadi fokus utama. Namun, terdapat poin penting pada Pasal 4 ayat (3) yang membatasi cakupan tindak pidana lainnya menjadi enam kelompok, yaitu: narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada ekonomi masyarakat.

Penyempitan dari usulan awal yang semula mencakup 13 kriteria ini menjadi catatan kritis. Terutama pada kategori penipuan dan penggelapan, rumusan hukum harus sangat spesifik agar tidak terjadi multitafsir oleh aparat penegak hukum yang berpotensi meluas tanpa dasar yang kuat.

Salah satu terobosan sekaligus poin yang paling disorot adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi khusus, seperti ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.

Penting untuk digarisbawahi bahwa mekanisme NCB ini bukanlah "cek kosong" bagi negara untuk merampas harta warga negara secara sewenang-wenang hanya berdasarkan kecurigaan. Terdapat batasan nilai aset dan syarat ketat yang harus dipenuhi guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar