suaramedia.id – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tengah mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4). "Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu. Semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu ide baik ya untuk KB, keluarga berencana itu baik. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk mempelajarinya," ujarnya.
Related Post
Ia menjelaskan, eksekusi usulan tersebut tak bisa dilakukan secara instan. Penyaluran bansos, kata Gus Ipul, harus melalui proses yang telah ditetapkan Kemensos. "Jadi kita proses dulu, kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita masih pakai data yang lama," imbuhnya. Gus Ipul menambahkan, selain KB, BPJS Kesehatan juga bisa menjadi alternatif pemerataan bantuan pemerintah. "Jadi banyak sih pintu ya untuk menyejahterakan masyarakat, mendorong hadirnya keadilan itu banyak pintu. Jadi saya masih perlu mempelajari," ucapnya.
Wakil Menteri Sosial (WamenSos), Agus Jabo Priyono, mengaku belum membahas usulan tersebut secara resmi. Namun, Kemensos tetap terbuka dan menghormati usulan Dedi Mulyadi. "Sebagai usulan ya tentunya kita sangat terbuka dan menghormati," kata Jabo kepada suaramedia.id, Rabu. Jabo menegaskan, penentuan sasaran penerima bansos Kemensos mengacu pada UU dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk untuk BPNT dan PKH. "Baik itu PKH maupun BPNT, landasannya adalah UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesos dan UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang Bansos Non Tunai, Permensos nomor 01 tahun 2018 tentang PKH, Permensos nomor 4 tahun 2023 tentang Bansos Sembako," jelasnya.
Kemensos juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan. "Untuk bantuan program PKH di samping masuk desil miskin dan miskin ekstrim dalam DTSEN, syaratnya harus memiliki komponen, yaitu Ibu hamil, Ibu menyusui, anak sekolah dari SD sampai SMA," ujar Jabo. Ia menambahkan, bansos dari pemerintah daerah akan mengikuti aturan dan kebijakan daerah masing-masing.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos dan beasiswa dari pemerintah provinsi. Vasektomi, prosedur kontrasepsi permanen pada pria, dinilai Dedi dapat mendorong partisipasi aktif laki-laki dari keluarga miskin dalam program KB. Dedi bermaksud agar bantuan lebih merata dan tak terfokus pada satu keluarga. "Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena yang ‘doyan’ pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4) dikutip dari Antara.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar