suaramedia.id – Jakarta – Sebuah kebijakan penting terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terkuak. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengonfirmasi bahwa sekolah negeri memiliki opsi untuk menolak implementasi program MBG. Namun, penolakan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus merupakan keputusan bulat dan kolektif dari seluruh elemen warga sekolah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026), Sudaryono menegaskan prinsip "semua atau tidak sama sekali" untuk sekolah negeri. "Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Manakala tidak, tidak semua," ujar Sudaryono menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan yang harus ditempuh.
Sudaryono menambahkan bahwa ketentuan ini merupakan hasil kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Ia menekankan bahwa tidak dimungkinkan adanya penerima MBG yang hanya sebagian dari total warga sekolah, khususnya di lingkungan sekolah negeri.
"Namun untuk sekolah negeri sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu," jelasnya, mengulang poin krusial mengenai konsensus mutlak yang harus dicapai oleh pihak sekolah. Kebijakan ini memastikan bahwa program MBG akan dilaksanakan secara menyeluruh atau tidak sama sekali di setiap institusi pendidikan negeri.
Tinggalkan komentar