suaramedia.id – Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, yang dikenal sebagai Petisi Ahli, secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polda Metro Jaya. Pujian ini dilayangkan menyusul keberhasilan aparat dalam mengamankan aksi demonstrasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. Petisi Ahli menilai, langkah-langkah pengamanan yang diterapkan berhasil mencegah potensi kerusuhan meluas dan berlarut-larut.
Related Post
Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, menyoroti strategi preemtif dan preventif yang diterapkan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Menurutnya, pendekatan ini menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung. "Kami melihat bagaimana Polda Metro Jaya berhasil menunjukkan profesionalisme dalam mengelola situasi yang berpotensi memanas. Pendekatan yang mengedepankan pencegahan ini patut diacungi jempol," ujar Pitra, menegaskan pandangan lembaganya.
Keberhasilan tersebut, lanjut Petisi Ahli, tidak terlepas dari kemampuan Polda Metro Jaya dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kerusuhan. Selain itu, pemetaan terhadap kelompok-kelompok yang diduga memiliki niat untuk menunggangi aksi damai juga dinilai sangat efektif. Tindakan cepat dan terukur terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan provokasi atau tindakan melawan hukum juga menjadi faktor krusial dalam meredam eskalasi konflik.
Dalam operasi pengamanan yang ketat namun terukur itu, pihak kepolisian dilaporkan mengamankan sebanyak 322 orang. Dari jumlah tersebut, 48 individu kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam tindak pidana selama kericuhan berlangsung. Angka ini menunjukkan keseriusan dan ketegasan aparat dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai koridor hukum.
Petisi Ahli berharap, model pengamanan yang humanis namun tegas seperti ini dapat terus diterapkan dalam setiap aksi demonstrasi. Hal ini penting guna memastikan hak berpendapat masyarakat tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban publik secara luas.
Tinggalkan komentar