suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan, mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi laporan mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik serangkaian aksi unjuk rasa anarkis. Prabowo secara terang-terangan menyebut kemungkinan keterlibatan berbagai elemen, mulai dari para koruptor hingga mafia narkoba, serta pihak yang merugikan negara melalui praktik ekonomi ilegal.
Related Post
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program "Prabowo Menjawab" yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Kamis (17/9/2026). Saat menjawab pertanyaan mengenai aktor intelektual di balik pengerahan massa, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci keselamatan bangsa. "Iya. Jadi saya sudah menyampaikan Indonesia ini selamat kalau kita bisa berantas korupsi. Ya jelas koruptor-koruptor enggak suka," ujar Prabowo, seperti dikutip dari suaramedia.id.
Meski tidak secara gamblang menunjuk koruptor sebagai satu-satunya dalang, Prabowo mengindikasikan kuat adanya kemungkinan tersebut. "Ya kira-kira. Ya kira-kira. Ya, itu satu," tambahnya. Selain itu, ia juga menyoroti praktik penyelewengan kekayaan negara yang berlangsung puluhan tahun. "Kedua, saya juga katakan selama ini ya 30 tahun lebih kekayaan kita di menurut saya diselewengkan oleh praktik under-invoicing ya," jelasnya, merujuk pada dugaan kejahatan ekonomi yang merugikan negara.
Dugaan ini muncul di tengah ingatan publik akan sejumlah insiden kekerasan dalam demonstrasi, salah satunya yang terjadi pada Kamis (27/8/2026) di Jakarta Barat. Kala itu, massa aksi membakar Pos Polisi di bawah Flyover Slipi Petamburan, memicu kerugian dan kekhawatiran di masyarakat. Pihak kepolisian sebelumnya juga telah mengungkap bahwa para pelaku kerusuhan dalam demo 27 Agustus tersebut diduga dibayar antara Rp40 ribu hingga Rp70 ribu per orang, mengindikasikan adanya mobilisasi terorganisir.
Pengungkapan ini menggarisbawahi kompleksitas di balik aksi-aksi anarkis dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas siapa saja yang mencoba mengganggu stabilitas negara demi kepentingan pribadi atau kelompok terlarang. Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah untuk membuktikan dan menindak tegas para aktor di balik layar tersebut.
Tinggalkan komentar