suaramedia.id – Nasib nahas menimpa Irjen Pol Ahrie Sonta. Perwira tinggi Polri tersebut resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam proses persidangan yang berlangsung maraton dari pukul 09.00 hingga 20.10 WIB tersebut, suasana tampak emosional. Melalui rekaman video yang beredar, terlihat sosok Ahrie Sonta hanya bisa tertunduk lesu saat majelis hakim membacakan putusan akhir yang mengakhiri karier kepolisiannya.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa sidang etik ini dipimpin oleh jenderal bintang tiga sebagai ketua, didampingi oleh wakil anggota berpangkat jenderal bintang dua.
"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko selaku Ketua Komisi, dengan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua Komisi. Sidang ini juga melibatkan tiga anggota komisi lainnya, yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi," ujar Isir dalam konferensi pers yang dikutip dari suaramedia.id, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, majelis hakim menyatakan bahwa Ahrie Sonta terbukti secara sah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Polri. Tindakan penyadapan ilegal tersebut dilakukan saat ia masih mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat sensitivitas tindakan penyadapan yang melibatkan simbol negara. Putusan PTDH ini menegaskan ketegasan institusi Polri dalam menindak tegas anggotanya yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan yang melanggar hukum.
Tinggalkan komentar