suaramedia.id – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya buka suara terkait skandal penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026), Yusril mengungkapkan bahwa saat ini otoritas terkait tengah melakukan penyisiran besar-besaran untuk melacak alat-alat penyadapan yang diduga masih aktif digunakan.
Related Post
Kasus yang mengguncang stabilitas keamanan nasional ini telah menetapkan sejumlah nama besar sebagai tersangka, di antaranya mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta tiga perwira tinggi lainnya yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Para tersangka tersebut kini dijerat dengan sangkaan tindak pidana makar.
Yusril menegaskan bahwa langkah preventif sedang diambil guna memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan perangkat intelijen oleh instansi tertentu. "Untuk antisipasi ke depan tentu dipikirkan, namun tindak pidana yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan akan terus kami kawal secara intensif," tegas Yusril kepada awak media.
Terkait kronologi awal mula terungkapnya kasus ini, Yusril menjelaskan bahwa semuanya bermula dari laporan resmi yang masuk ke pihak kepolisian. Laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melakukan investigasi mendalam guna mengidentifikasi keberadaan perangkat penyadap serta memetakan jaringan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ilegal tersebut.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa alat penyadapan hanya digunakan sesuai koridor hukum dan kewenangan yang sah, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kedaulatan negara.
Tinggalkan komentar