suaramedia.id – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto (HS), kini berada di ambang meja hijau. Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan tersangka HS, beserta seluruh barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025, kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan demikian, proses persidangan Hery Susanto akan segera bergulir.
Related Post
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Plh Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry, dalam keterangannya pada Senin (8/6/2026), menjelaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti, yang dikenal sebagai Tahap II, telah dilaksanakan kepada tim JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini menandai babak baru dalam penanganan kasus korupsi yang menyeret nama besar di lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Jeffry menambahkan, proses Tahap II ini dapat dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus berhasil mengumpulkan alat bukti yang sangat kuat. Penyelidikan mendalam telah melibatkan pemeriksaan terhadap 38 saksi kunci dan dua ahli yang relevan. Selain itu, penyidik juga telah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen penting, barang bukti elektronik, serta serangkaian kegiatan penggeledahan yang berlokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat konstruksi perkara.
Kasus ini bermula dari permasalahan yang dihadapi PT Toshida Indonesia (TSHI) terkait perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan, yang nilainya mencapai Rp130 miliar. Dalam upaya mencari jalan keluar atas masalah tersebut, Direktur Utama PT TSHI, Laode Sinarwan Oda (LS), kemudian diketahui menghubungi LKM, yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Hery Susanto, untuk mencari solusi. Kontak inilah yang kemudian menjadi titik awal terkuaknya dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel yang kini menyeret Hery Susanto ke jerat hukum.
Tinggalkan komentar