suaramedia.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak keras Universitas Pertahanan (Unhan) untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pelarangan penggunaan hijab di lingkungan kampus. Tuntutan ini muncul setelah seorang calon mahasiswa dikabarkan mengundurkan diri karena menolak melepas hijabnya, memicu kekhawatiran serius mengenai kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Siti Ma’rifah, menegaskan bahwa klarifikasi dari pihak Unhan sangat vital. Menurutnya, tanpa penjelasan yang transparan, isu ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat luas. "Jika peristiwa ini benar adanya, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945, serta melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia," ujar Siti Ma’rifah, seperti dikutip dari MUI Digital belum lama ini.
Siti Ma’rifah menekankan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan hak kemerdekaan, termasuk dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Oleh karena itu, dugaan praktik pelarangan hijab ini dinilai sebagai sebuah kemunduran yang mencoreng nilai-nilai kebebasan beragama di Indonesia. "Praktik pelarangan hijab tidak hanya mencederai makna kemerdekaan, tetapi juga merupakan langkah mundur dalam perjalanan bangsa kita," tambahnya, menyerukan agar institusi pendidikan menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.
MUI berharap Unhan dapat segera menanggapi isu ini dengan serius dan memberikan keterangan yang komprehensif untuk meluruskan informasi yang beredar. Hal ini penting untuk menjaga citra institusi pendidikan serta memastikan bahwa hak-hak fundamental warga negara, khususnya dalam berkeyakinan, tetap terlindungi. Publik menanti respons dari Unhan terkait dugaan diskriminasi ini demi terciptanya lingkungan akademik yang inklusif dan menghargai keberagaman.
Tinggalkan komentar