suaramedia.id – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menghadapi desakan kuat untuk segera mengusut jajaran pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Tuntutan ini muncul menyusul keputusan kontroversial yang mengubah status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, dari rumah tahanan KPK menjadi tahanan rumah. Gus Yaqut sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Related Post
Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), secara tegas menyatakan bahwa Dewas KPK wajib melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK terkait kasus ini. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa keputusan pemindahan Gus Yaqut dari rutan ke tahanan rumah tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan KPK. "Dewas KPK harus memeriksa pimpinan KPK terkait kasus ini. Sebab, patut diduga pimpinan KPK mengetahui dan memberikan persetujuan untuk memindahkan YCQ dari rutan ke tahanan rumah," ujar Wana pada Minggu (22/3/2026).
Senada dengan ICW, mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, turut menyuarakan kekhawatirannya. Ia menilai bahwa kebijakan semacam ini berpotensi besar mengikis kepercayaan publik terhadap integritas KPK secara signifikan. Praswad mendesak Dewas KPK untuk segera bertindak dan menyelidiki pimpinan yang menyetujui kebijakan tersebut. "Kami mendesak Dewan Pengawas KPK segera bertindak dan memeriksa pimpinan KPK yang memberikan persetujuan atas kebijakan ini," tegasnya. Ia menambahkan, jika ditemukan pelanggaran, sanksi etik harus dijatuhkan secara tegas demi menjaga marwah dan integritas lembaga.
Perubahan status penahanan Gus Yaqut ini memang mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya ditahan di Rutan KPK, ia kini berstatus tahanan rumah sejak Kamis, 19 Maret 2026. Keputusan mendadak ini menjadi pemicu utama desakan publik dan pegiat antikorupsi agar Dewas KPK tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar