BATAM, suaramedia.id – Wacana Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang di gagas oleh Pemerintah Pusat menuai kritik dari para Kepala daerah di Indonesia. Pasalnya rekrutmen P3K sampai saat ini belum menemukan titik terang terkait permasalahan anggaran apakah di bebankan pada APBN atau APBD masing-masing daerah.
Salah satu tanggapan, terkait hal tersebut terlontar dari mulut, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban angkat bicara, Ia mengatakan pada prinsipnya Pemerintah daerah setuju dengan wacana rekrutmen P3K, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam memperkuat sistem pemerintahan, akan tetapi persoalan rekrutmen P3K ini belum ada titik temu terkait anggaranya.
Masih ungkap Tanto, hal ini pernah di bahas bersama para kepala daerah di Indonesia dengan Kementerian terkait permasalahan anggaran, tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya, dan akhirnya memuncak di forum ini, dimana para Kepala daerah mempertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengadaan anggaranya.
Demikian dikatakannya usai hadiri Rakor Manajemen dan Rencana pengadaan PPPK tahap I di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (23/1).
“intinya terkait pengadaan P3K ini, kita tetap mendukung, untuk perbaikan SDM, kinerja dan kesejahteraan. Akan tetapi apabila memang rekrutmen P3k, anggaranya, di bebankan kepada daerah masing – masing tentunya kita akan sesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” Terangnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan sebetulnya kita berharap dengan adanya rapat perencanaan pengadaan P3K ini bergembira, akan tetapi sampai saat ini, rapat yang di gelar Kemenpan RB belum ada keputusan yang berkaitan dengan peng gajianya, akan tetapi pihaknya harus terus berjalan untuk memverifikasi data.
“sehingga nanti di saat pengadaan P3K, sudah ada kejelasan anggaranya, dan kita tidak tertinggal,” Kata Fahmi.
Ia berharap dari permasalahan ini ada solusi yang tepat, tetapi apabila rencana pengadaan P3K ini anggaranya di bebankan kepada daerah, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan, dan mungkin pimpinan akan merumuskan kebijakan terkait pengadaan P3K ini.
Seperti diketahui, Rapat Koordinasi rencana pengadaan P3K yang dilaksanakan di Swiss Belhotel berjalan alot, dimana pihak dari Kemenpan RB, BKN, perwakilan Kementerian Keuangan belum bisa memastikan permasalahan anggaran, apakah penerimaan pegawai P3K tersebut anggaranya di bebankan kepada masing-masing daerah atau di tanggung dari APBN sehingga menuai kritik dari berbagai Kepala daerah.
Pewarta : asepwe
