suaramedia.id – Langkah besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia akhirnya memasuki babak baru. Komisi III DPR RI secara resmi menggelar Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026) siang.

Related Post
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir dalam pertemuan penting tersebut sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Kehadiran para petinggi parlemen ini menegaskan urgensi regulasi yang akan menjadi senjata baru negara dalam menyita aset hasil kejahatan.

Dalam pembukaan rapat, Dasco mengonfirmasi bahwa kuorum telah terpenuhi. Berdasarkan laporan sekretariat, sebanyak 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI yang mewakili delapan fraksi hadir dalam sidang tersebut. "Dengan kehadiran yang memenuhi syarat, maka rapat ini resmi saya nyatakan terbuka untuk umum," ujar Dasco saat membuka jalannya sidang.
Dasco memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota Komisi III serta pihak pemerintah yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal pembahasan RUU ini. Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah dilakukan secara mendalam dan intensif sejak awal November 2026.
"Setelah pembahasan pasal demi pasal selesai, tugas dilanjutkan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Pagi tadi, mereka telah melaporkan hasil kerja akhirnya kepada Panitia Kerja (Panja)," jelas Dasco merinci alur birokrasi legislasi tersebut.
Melalui keputusan rapat tingkat Panja, Timus, dan Timsin, maka pada siang ini diambil keputusan penting pada Tingkat Satu atas RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam memiskinkan pelaku kejahatan ekonomi di tanah air.
Menurut laporan dari suaramedia.id, pengesahan di tingkat pertama ini menjadi sinyal kuat bahwa parlemen tengah serius memperkuat fondasi hukum untuk memulihkan kerugian negara secara lebih efektif.










Tinggalkan komentar