suaramedia.id – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan membentuk lembaga baru yang langsung berada di bawah koordinasi Presiden. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) ini didirikan dengan tujuan utama mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah-wilayah yang kaya ekosistem gambut dan mangrove.
Pengumuman mengenai pembentukan BPGMN ini disampaikan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Menurutnya, keputusan strategis tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (24/9/2026), dengan agenda utama membahas mitigasi karhutla yang kerap melanda.
"Bapak Presiden telah mengambil keputusan untuk mendirikan satu badan yang akan dinamakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, atau BPGMN," terang Raja Juli. Ia menegaskan bahwa pembentukan badan ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan urgensi tindakan pencegahan. Menurutnya, upaya preventif jauh lebih krusial, efektif, dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif setelah karhutla terjadi.
BPGMN diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mangrove. Kedua ekosistem ini dikenal memiliki peran vital sebagai penyimpan karbon alami dan benteng pertahanan dari berbagai bencana hidrometeorologi. Dengan fokus pada pengelolaan yang terintegrasi, BPGMN akan berupaya memulihkan lahan gambut yang rusak, merehabilitasi kawasan mangrove, serta mencegah aktivitas ilegal yang berpotensi memicu kebakaran.
Langkah ini menandai komitmen serius pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Keberadaan BPGMN diharapkan mampu membawa dampak signifikan dalam menekan angka karhutla dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Tinggalkan komentar