TANGERANG, suaramedia.id – “Kokoh Bersama 4 Pilar: Banten Bersatu, Berkarya, Berbudaya!” begitulah tagline dibalik terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Indonesia oleh Anggota MPR-RI sekaligus Anggota Komisi III DPR-RI, Moh. Rano Alfath pada hari Selasa, 2 Oktober 2023.
Sudah menjadi kewajiban seorang Anggota MPR untuk mengedukasi masyarakat terkait Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 dan Ketetapan MPR sebagai konstitusi negara; NKRI sebagai bentuk negara; dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ke berbagai elemen masyarakat.
Acara yang dihadiri oleh 150 orang partisipan di Gubug Makan Mang Engking Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang tersebut terdiri dari pemaparan materi dan diskusi santai melalui sesi tanya jawab.
Kehadiran Rano Alfath sebagai wakil rakyat disambut baik oleh masyarakat yang terdiri dari kalangan pengusaha sampai mahasiswa sebagai peserta kegiatan. Dalam paparan yang dibagi dalam tiga sesi, Rano menyampaikan implementasi 4 pilar kebangsaan dalam menyambut tahun politik 2024.
“Implementasi empat pilar kebangsaan dalam menyambut tahun politik memiliki signifikansi yang sangat penting untuk memperkuat stabilitas politik, persatuan, dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.” tutur Rano ketika membawakan materi.
Lebih lanjut Rano menjelaskan Empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam konteks tahun politik, yang seringkali menjadi periode yang penuh tantangan.
Legislator asal provinsi Banten itu mengatakan, dalam tahun politik, beragam pandangan politik dan kepentingan masyarakat dapat menjadi sumber konflik. Untuk itu, pemahaman terhadap konstitusi negara sangat penting untuk menghindari perpecahan.
“UUD 1945 adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tahun politik, kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum negara sangat penting untuk mencegah krisis konstitusional dan perpecahan politik. Penerapan pilar ini memastikan bahwa proses politik berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” kata Rano.
Terakhir, anggota yang menduduki bidang hukum, HAM dan keamanan itu berharap masyarakat bisa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Empat Pilar dan memilih pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membentuk visi dan misi pemimpin politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti kesejahteraan sosial, demokrasi, dan keadilan, dalam kebijakan dan tindakan politik dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkeadilan. Pilihlah pemimpin yang mencerminkan nilai Pancasila,” tutupnya.
(Heru)
