TANGERANG, SUARAMEDIA.id – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang H. Zulkarnain mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang dapat menyusun program memudahkan syarat dan ketentuan bagi warga mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR.
“Sederhana tuntutan Pemuda Pancasil (PP) diujung Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2018-2023, sebut saja Ahmed Zaki Inskandar dan Mad Romli, dapat memahami situasi di masyarakat untuk bangun program, memudahkan syarat dan ketentuan bagi warga mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR,” tutur pria yanb kerap disapa Zul saat di temui MPC Pemuda Pancasila pada Senin 4 September 2023.
Zul menerangkan, aspirasi permudah KUR ini, datang dari aduan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 29 kecamatan, tentu para anggota pemuda pancasila menjadi warga dilingkungan 28 kelurahan dan 246 desa di Kabupaten Tangerang provinsi Banten.
“Mudahkan semua proses simpan dan pinjam dari anggaran APBD agar warga tidak terlilit pinjaman Rentenir atau Bank Keliling ( Bankke) dan daring atau pinjaman online (pinjol) begitu juga KUR Bank BRI harus dapat tepat sasaran,” papar nya.
Ia menegaskan, Pemda Banten bersama Pemkab Tangerang seharus nya dapat mengusulka kepada Bank Banten dan Bank BRI agar menambah platform pinjaman kepada masyarakat dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tepat sasaran.
“Saat nya APBD dan APBN dapat hadir ditengah masyarakat terutama UMKM, dan warung tradisional, melalui program Simpanan permodalan masyarakat yang dapat melibatkan Bank Banten dan Bank BRI agar masyarakat mendapat solusi permodalan dalam pengembangan usaha Mikro dan UMKM,” punkas nya.
Sekretaris MPC Pemuda Pancasila juga mengatakan, pihaknya telah melakukan teguran melalui Spanduk di 29 PAC dan akan membentuk tim sweeping untuk menegur bank keliling atau renternir yang masih beroperasi.
“Memang MPC telah menentukan sikap penolakan atas tindak tanduk para bank keliling atau Rentenir, kata aban.
Menurut aban, pemasangan spanduk di tingkat PAC dan ranting merupakan upaya meminimalisir renternir yang masih beredar meresahkan masyarakat.
“Kalau secara santun peneguran lewat Spanduk juga diabaikan oleh para pelaku rentenir, kami dengan memohon maaf akan sweeping dan akqn menyerahkan rentenir itu ke pihak kepolisian,” tegas nya.
Aban menambahkan, Sejatinya MPC PP menerima aduan masyarakat atas bank keliling tersebur, dan para pengurus PAC PP sedang menelusuri izin usaha dari para bank kelilink yang kerap dianggap liar dengan cara – cara penaguhan yang arogan bahkan pengancaman.
“Mengingat banyak peristiwa penagih utang melakukan penghinaan bahkan berhujung berkelahian antara warga dan para pekerja bank keliling atau rentenir karena kerap berbuat kasar kepada debiturnya. pastinya meresahkan dan untuk itulah Seluruh Jajaran Pengurus dan anggota Pemuda Pancasila dari tingkat MPC, PAC dan Ranting menolak keberadaan bank keliling,” tandas nya.
(AE/Red)
