suaramedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat dalam merespons kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan wewenang dalam aktivitas penyadapan. Dalam upaya memperkuat regulasi, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian ketat yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Related Post
Usulan strategis ini disampaikan langsung oleh Komjen Dedy saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa instrumen penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan personal atau politik.

"Kami sangat memahami bahwa fokus utama masyarakat dan Komisi III DPR RI adalah memastikan penyadapan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, kami menyarankan adanya enam poin pengendalian," tegas Komjen Dedy di hadapan para anggota dewan.
Dalam paparannya, Komjen Dedy merinci bahwa mekanisme pertama adalah penetapan sasaran yang bersifat limitatif. Artinya, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan hanya ditujukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri (kamdagri) serta penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Selanjutnya, poin kedua menekankan pada larangan tegas penggunaan penyadapan di luar target yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menutup celah bagi oknum yang ingin menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.
Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan utama. Komjen Dedy mengusulkan agar setiap tindakan penyadapan wajib didasari oleh perintah tertulis dari atasan yang berwenang. Tidak hanya itu, seluruh proses penyadapan harus tercatat dalam sistem yang tidak dapat dihapus (immutable), guna memudahkan audit dan pengawasan.
Sebagai langkah terakhir untuk memberikan efek jera, Polri juga mengusulkan adanya pengaturan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar aturan tersebut. Melalui enam mekanisme ini, diharapkan RUU Penyadapan nantinya dapat menjadi payung hukum yang kuat, sekaligus melindungi hak-hak privasi warga negara dari tindakan sewenang-wenang.










Tinggalkan komentar