suaramedia.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait dinamika politik menyusul kosongnya jabatan Wakil Presiden (Wapres) pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi isu miring yang beredar, partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan untuk mengintervensi atau mengincar posisi tersebut.

Related Post
Juru Bicara PDIP, Ansy Lema, menyatakan bahwa partai tidak sedang melakukan manuver politik untuk menyodorkan nama tertentu maupun berburu kursi wakil presiden. Menurutnya, PDIP berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip demokrasi dengan berpijak pada koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

"Dalam menyikapi kekosongan jabatan wakil presiden ini, kita harus merujuk pada aturan yang sudah baku, yakni Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang MD3," tegas Ansy saat memberikan keterangan kepada media, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Ansy menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan tersebut sepenuhnya merupakan ranah konstitusi. Berdasarkan aturan tersebut, Presiden memegang hak prerogatif untuk mengajukan dua kandidat cawapres kepada MPR RI untuk kemudian dipilih.
Ia juga menambahkan bahwa penentuan dua nama tersebut idealnya merupakan hasil musyawarah antara Presiden dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
Menutup pernyataannya, Ansy menegaskan posisi politik PDIP yang tetap konsisten. Ia menyebut PDIP memilih untuk tetap berada di luar lingkaran kekuasaan guna menjalankan fungsi kontrol.
"PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang. Kami hadir sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis bagi pemerintah, tanpa harus terlibat dalam perebutan jabatan kekuasaan," pungkasnya.










Tinggalkan komentar