suaramedia.id – Dinamika politik tanah air tengah memanas menyusul munculnya isu sensitif terkait keamanan komunikasi kepala negara. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi terkini di kancah politik nasional.
Related Post
Dalam konferensi pers yang digelar usai Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Ketua Umum PBNU, KH Kikin A Hakim atau yang akrab disapa Gus Kikin, menyampaikan keprihatinan mendalam organisasi terhadap adanya indikasi penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
"Nahdlatul Ulama sangat menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini tentu sangat disayangkan," ujar Gus Kikin di hadapan awak media.
Menanggapi hal tersebut, PBNU menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum yang sah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Demi menjaga marwah kepala negara serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia, kami mendukung penuh penanganan kasus ini. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polri sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Selain menyoroti isu penyadapan, Gus Kikin juga menekankan komitmen Nahdlatul Ulama untuk terus bersinergi dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. PBNU menyatakan dukungannya dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di akhir keterangannya, Gus Kikin memberikan imbauan kepada seluruh lembaga negara agar tetap fokus pada kepentingan bangsa. Ia meminta semua elemen negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan kehormatan bangsa dengan mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap pengambilan keputusan politik.
"NU meminta seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan bangsa, serta mengambil langkah politik yang mengutamakan semangat persatuan dan keamanan nasional," pungkasnya.
Tinggalkan komentar