suaramedia.id – Kondisi demokrasi Indonesia pasca-reformasi kini tengah menghadapi tantangan serius terkait hubungan antara rakyat dan partai politik. Meski pemilu rutin digelar setiap lima tahun, kualitas demokrasi dinilai belum optimal karena partai politik cenderung hanya muncul sebagai "kendaraan elektoral" saat musim kampanye tiba, namun absen dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Related Post
Berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis oleh Puspoll Indonesia pada periode 18 hingga 26 Mei 2024, terungkap fakta yang cukup mencengangkan. Mayoritas masyarakat merasa tidak memiliki ikatan dengan partai politik. Data menunjukkan bahwa sebanyak 62,1 persen responden menyatakan tidak memiliki kedekatan sama sekali dengan partai politik, sementara hanya 25,2 persen yang mengaku merasa dekat.
Fenomena ini menjadi sinyal merah bagi kesehatan institusi politik di Indonesia. Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menekankan bahwa rendahnya angka kedekatan ini bukan sekadar masalah popularitas, melainkan masalah relasi kelembagaan yang perlu segera dibenahi.
Kesenjangan ini semakin terlihat jelas jika menilik aspek keanggotaan formal. Dari kelompok masyarakat yang mengaku dekat dengan partai, hanya 8,2 persen yang secara resmi memiliki kartu anggota. Sisanya, yakni 91,8 persen, tidak terdaftar sebagai anggota formal. Hal ini mengindikasikan bahwa kedekatan emosional masyarakat terhadap partai belum mampu bertransformasi menjadi kekuatan organisasi yang solid.
Di tengah situasi ini, DPR saat ini tengah menggodok Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu untuk menyambut gelaran tahun 2029. Namun, perdebatan yang muncul masih berkutat pada isu teknis seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan belum menyentuh akar permasalahan utama: penguatan identitas partai atau Party Identification (Party ID).
Dalam kajian ilmu politik, Party ID adalah ikatan psikologis jangka panjang antara pemilih dengan partai tertentu. Tanpa Party ID yang kuat, partai politik akan terus terjebak dalam ketergantungan pada figur kandidat atau isu-isu sesaat. Akibatnya, muncul fenomena swing voters atau pemilih yang mudah berpindah pilihan, yang membuat partai harus terus-menerus melakukan mobilisasi jangka pendek setiap kali pemilu tiba.
Kondisi ini juga tercermin dari data historis pemilu di Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga 2024, tidak ada satu pun partai politik yang mampu mendominasi dengan meraih lebih dari 50 persen suara nasional. Perolehan suara partai terbesar biasanya hanya berkisar di angka 17 hingga 22 persen. Hal ini membuktikan bahwa sistem kepartaian kita sangat kompetitif namun juga sangat terfragmentasi, yang jika tidak dikelola dengan penguatan basis massa yang organik, akan membuat energi politik habis hanya untuk berebut suara setiap lima tahun sekali.
Tinggalkan komentar