suaramedia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), tengah menggalakkan sebuah inisiatif vital untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Strategi ini berfokus pada penguatan interkonektivitas rantai dingin (cold chain) yang melibatkan secara aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang baru-baru ini diselenggarakan, menandai komitmen serius pemerintah dalam membangun sistem distribusi dan logistik pangan yang terintegrasi serta berkelanjutan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa, Rochayati Basra, menegaskan bahwa urusan penyelenggaraan pangan bukanlah beban satu pihak. Menurutnya, ini adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Rochayati lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilitas pasokan, serta mengelola logistik pangan secara efektif. "Dalam konteks ini, penguatan BUMD Pangan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan sistem rantai dingin yang terintegrasi," ungkap Rochayati dalam kesempatan tersebut.
Interkonektivitas rantai dingin ini krusial untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk pangan, terutama yang mudah rusak, dari titik produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan melibatkan BUMD secara strategis, diharapkan efisiensi logistik pangan dapat meningkat signifikan, potensi pemborosan berkurang, dan harga pangan lebih stabil di tingkat lokal. Inisiatif ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar