suaramedia.id – Parlemen kembali menggelar rapat penting pada Selasa (10/11/2026) pagi ini. Fokus utama publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar: apakah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka akan mencuat dalam sidang tersebut?
Related Post
Agenda pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB melalui Rapat Paripurna DPR RI. Dalam sesi ini, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan yang biasanya memaparkan peta jalan kerja parlemen, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga pembahasan anggaran prioritas.
Namun, suasana politik di Senayan diprediksi akan memanas. Isu mengenai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan tajam.
Desakan Pemakzulan Menguat
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini bukan tanpa alasan. Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, telah memberikan sinyal kuat kepada para pimpinan partai politik di DPR untuk segera merespons tuntutan masyarakat. Jimly mendorong parlemen menindaklanjuti desakan proses pemakzulan terhadap Gibran.
Menurut Jimly, kombinasi antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan kasasi MA dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi DPR untuk mengambil langkah politik hukum yang tegas.
"Tujuannya agar keributan yang tidak kunjung usai ini bisa segera menemui titik terang. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun ke depan," tegas Jimly saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Kini, publik menanti apakah Rapat Paripurna pagi ini hanya akan menjadi seremoni pembukaan persidangan, atau justru menjadi awal dari gejolak politik besar di parlemen terkait legitimasi pendidikan sang Wakil Presiden.
Tinggalkan komentar