suaramedia.id – Bareskrim Polri memberikan asistensi kepada Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penanganan kasus kematian Brigadir MN. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan alasannya. Menurut Djuhandhani, asistensi tersebut difokuskan pada teknis dan taktis pembuktian, termasuk saran penambahan dan perubahan pasal yang diterapkan. "Hasil pembuktian secara saintifik menunjukkan adanya penerapan pasal yang kurang tepat," ujarnya, mengutip suaramedia.id, Sabtu (12/7).
Related Post
Tim Dittipidum Bareskrim Polri telah mengunjungi Polda NTB pada Kamis (10/7) lalu dan bertemu dengan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Djuhandhani menekankan bahwa Bareskrim memastikan proses penyidikan yang telah memasuki tahap satu—pelimpahan berkas tiga tersangka ke jaksa—telah kredibel dan akuntabel, didukung bukti ilmiah. Ia memberikan arahan dan asistensi kepada Ditreskrimum Polda NTB.
Meskipun demikian, Djuhandhani enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dugaan kejanggalan atau kesalahan dalam proses penyidikan. Tiga tersangka yang telah ditahan di Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB adalah dua mantan perwira Polda NTB, Kompol Y dan Ipda HC, serta seorang perempuan berinisial M yang berada di lokasi kejadian.
Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol. Syarif Hidayat, sebelumnya menyatakan penyidik telah menemukan dua alat bukti yang menguatkan dugaan penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian Brigadir MN, berdasarkan keterangan 18 saksi dan sejumlah ahli. Hasil autopsi dan ekshumasi jenazah Brigadir MN memperkuat kesimpulan tim forensik bahwa korban meninggal akibat dicekik. Berkas perkara saat ini menggunakan Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 359 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar