suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa mengatasi kemacetan Jakarta tak cukup hanya mengandalkan TransJakarta. Ia menyebut perlu solusi lebih besar: TransJabodetabek. Dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6), Pramono menjelaskan rencana penambahan 10 rute baru TransJabodetabek. Lima rute sudah beroperasi, dan lima lagi akan segera menyusul. "Pemecahan kemacetan Jakarta tak bisa hanya dengan TransJakarta. Kita dorong TransJabodetabek, yang melibatkan Jawa Barat dan Banten," tegasnya.
Related Post
Pramono menekankan perlunya perubahan perilaku masyarakat, khususnya jutaan warga luar Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. "Kita akan mendorong penggunaan transportasi publik. Targetnya, warga TransJabodetabek bisa menikmati layanan ini," ujarnya. Sebagai insentif, Pemprov DKI akan menggratiskan TransJabodetabek untuk 15 golongan masyarakat, seperti yang berlaku di Jakarta (TNI, Polri, ASN, dll). Kebijakan ini akan diperluas ke Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan daerah penyangga lainnya.
Biaya subsidi TransJabodetabek akan diatasi dengan kenaikan tarif parkir bertahap. "Untuk TransJabodetabek, warga Bekasi, Depok, dan lainnya juga akan gratis. Maka, tarif parkir akan dinaikkan," tegas Pramono. Ia juga berkomitmen menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) setelah mendapat izin pemerintah pusat. Pendapatan ERP akan disalurkan untuk mensubsidi transportasi publik, terutama bagi warga luar Jakarta. "Jika sudah dapat izin pusat, ERP akan diterapkan. Jadi, yang bawa mobil tetap bisa, tapi bayar. Warga yang naik transportasi publik, 15 golongan, gratis," jelasnya.
Pramono menyebut kemacetan terparah terjadi saat pagi (4,5 juta orang masuk Jakarta) dan sore (pulang kerja). Sebagian besar adalah pekerja dari Jabodetabek. Dengan integrasi transportasi, tarif parkir progresif, dan ERP, Pemprov DKI menargetkan keadilan dan efisiensi mobilitas antarkota. "Subsidi untuk warga luar Jakarta? Dari ERP! Jadi, ada azas keadilan," tutupnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar