suaramedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil dua mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah, terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, dalam konferensi pers Kamis (5/6).
Budi menjelaskan, pemanggilan kedua mantan menteri tersebut bertujuan untuk klarifikasi. KPK ingin mengetahui apakah praktik pemerasan TKA yang terjadi di kementerian tersebut dilakukan dengan sepengetahuan atau seizin para menteri. "Dari pak menteri HD (Hanif Dhakiri) sampai IF (Ida Fauziyah), pasti akan kami klarifikasi. Secara manajerial, mereka adalah pengawas," tegas Budi. KPK perlu memastikan peran dan pengetahuan kedua mantan menteri terkait praktik tersebut.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa dugaan pemerasan ini diduga dilakukan secara berjenjang. Penyidik KPK saat ini tengah menyelidiki lebih dalam untuk memastikan apakah kasus ini sampai ke level tertinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. "Apakah ada petunjuk ke arah yang paling atas? Sedang kami perdalam. Kami akan klarifikasi apakah sampai ke level paling atas, itu pasti akan kami laksanakan," tambahnya.
Kasus ini sendiri, menurut Budi, diduga telah berlangsung cukup lama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik pemerasan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan diduga telah terjadi sejak tahun 2012. Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini, dengan inisial SH, HYT, WP, DA, GW, PCW, JS, dan AE. Dari hasil penyidikan, KPK menduga oknum-oknum di Kemnaker telah menerima uang sekitar Rp53 miliar dari hasil pemerasan periode 2019 hingga 2024. Pemanggilan Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah menjadi langkah penting KPK untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor di balik kasus ini.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar