suaramedia.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras dalam forum APEC di Shenzhen, China, pada 19 November 2026. Di hadapan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik, ia mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan tatanan dunia. Prabowo menegaskan agar inovasi kecerdasan buatan (AI) tidak menjadi instrumen baru yang memperlebar jurang pemisah antara negara kaya dan negara miskin.

Related Post
Dalam pidatonya, Presiden mendorong negara-negara berkembang untuk keluar dari zona nyaman sebagai konsumen teknologi. Ia menuntut adanya peran yang lebih signifikan dalam menentukan arah perkembangan AI secara global. Indonesia, menurutnya, harus memperjuangkan akses pengembangan yang setara, penguatan talenta digital, kolaborasi riset internasional, hingga keterlibatan aktif dalam merumuskan tata kelola AI dunia.

Langkah diplomasi ini dipandang sebagai upaya memperkuat semangat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia di tengah dominasi algoritma global. Namun, tantangan sesungguhnya bukan terletak pada retorika di panggung internasional, melainkan pada bagaimana diplomasi tersebut diimplementasikan menjadi kekuatan nasional yang nyata.
Mengacu pada Teori Kapabilitas Dinamis dari David Teece, Indonesia dituntut untuk memiliki tiga kemampuan utama agar tidak tergilas disrupsi. Pertama, sensing, yakni kemampuan peka membaca arah perubahan teknologi. Kedua, seizing, yaitu kegesitan dalam menangkap peluang inovasi. Ketiga, reconfiguring, yakni keberanian untuk menata ulang talenta dan tata kelola agar tetap berdaulat.
Pemerintah dan sektor swasta perlu bergerak cepat memetakan sektor-sektor yang rentan terhadap disrupsi AI, sekaligus mengoptimalkan potensi teknologi ini untuk solusi lokal. Sektor agrikultur, kesehatan, mitigasi bencana, hingga pemberdayaan UMKM menjadi bidang krusial yang bisa diakselerasi dengan AI.
Untuk mencapai kedaulatan tersebut, langkah konkret seperti pembangunan infrastruktur komputasi, perlindungan data lokal, hingga perombakan kurikulum pendidikan menjadi harga mati. Selain itu, reformasi birokrasi harus dilakukan agar sistem pemerintahan tidak terjebak pada pola lama yang sudah tidak relevan dengan kecepatan era digital saat ini.










Tinggalkan komentar