Oleh: A.H.Sarinci Al Saren
Keadilan adalah jadi barang sukar ketika hukum hanya ditegakkan pada yang bayar, dan disaat hukum terbelit begitu mudah, Langit keadilan akan runtuh menimpa yang lemah.
Pada realitas ini muncul rasa apriori di kalangan masyarakat tentang prinsip “equality be for the Law” yang termuat indah dalam Bab konstitusi yang menyatakan kesamaan hak dan kedudukan warga negara didalam hukum, menjadi pertanyaan yang akan terus digugat konsistensinya..
Sebagai contoh, soal yang tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia saat ini adalah tentang keseruan yang terjadi dalam sidang sengketa pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Periode tahun 2024 – 2029. Prof. Dr. Margarito Kamis, salah satu Ahli hukumTUN, yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Pemilu MK mengatakan, Sejak dari jaman Yunani kuno sampai saat ini sudah terjadi yang namanya pro dan kontra, Aristoteles sudah lebih dahulu berbicara mengenai demokrasi dan pemerintahan yang tidak bagus. Itu sebabnya dalam perdebatan pembentukan konstitusi di Amerika Serikat, kata Margarito,
Orang tidak berbicara mengenai demokratik tapi orang berbicara mengenai Republik, ungkap Margarito, karena demokrasi ini disebutnya sebagai barang busuk. Sejalan dengan Dr. Margarito, seorang warganegara Amerika Serikat bernama, Shannon Johnson dalam sebuah artikel yang pernah saya baca juga mengomentari hal serupa yaitu tentang demokrasi yang terjadi di negaranya, Amerika Serikat dengan mengatakan ; Actually we live in a constitutional republic not a democracy [Sebenarnya kita hidup di Republik konstitusional bukan negara demokrasi] Rupanya mereka tidak mengajarimu kewarganegaraan saat kamu bersekolah, bukan ? Anda harus mencari tahu perbedaan antara demokrasi dan republik konstitusional dan kemudian menjadi hakim kecuali tentu saja anda tak ingin melakukan itu, ucapnya, mengakhiri pernyataan di artikel.
(Red/Sarinci)
