suaramedia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai isu ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) yang kembali mencuat seiring rencana revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Dengan tenang, Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya keputusan angka PT kepada lembaga legislatif dan eksekutif.
Related Post
Berbicara di Solo pada Kamis (24/9/2026), Jokowi menegaskan bahwa berapa pun angka yang nantinya disepakati, ia meyakini itu adalah yang terbaik bagi bangsa. "Serahkan saja ke DPR, ke fraksi-fraksi yang ada di DPR, kepada pemerintah, nanti kan yang memutuskan beliau-beliau," ujar Jokowi. Ia menambahkan, "Mau 5 (persen) oke, mau 6 (persen) oke, mau 7 (persen) oke, mau 8 (persen) oke." Sikap ini menunjukkan kepercayaan penuh Presiden terhadap proses legislasi yang sedang berjalan di parlemen.
Wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi topik hangat di kalangan partai politik dan pengamat. Berbagai usulan persentase, mulai dari 5 hingga 7 persen, telah dilontarkan dalam diskusi revisi UU Pemilu. Isu ini krusial karena akan menentukan partai mana saja yang berhak mendapatkan kursi di parlemen pada pemilu mendatang, serta berpotensi mengurangi jumlah partai di Senayan.
Ketika disinggung mengenai peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi dengan lugas menyatakan bahwa PSI saat ini masih berstatus partai non-parlemen. Namun, ia tidak kehilangan optimisme. "Yang paling penting adalah semua bekerja keras," tegasnya. Presiden ketujuh RI ini bahkan menyatakan keyakinannya bahwa PSI akan mampu menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.
Pernyataan Jokowi ini memberikan sinyal bahwa pemerintah akan menghormati keputusan DPR terkait ambang batas parlemen, sembari tetap mendorong semangat kompetisi yang sehat bagi seluruh kontestan politik.
Tinggalkan komentar