suaramedia.id – JAKARTA – Upaya pemerintah mengakselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) menemui sejumlah tantangan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) baru-baru ini menggelar pertemuan strategis pada Rabu, 23 September 2026, untuk menggodok langkah percepatan. Fokus utama diskusi adalah kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan medan geografis yang sulit di kawasan perbatasan.
Related Post
Pertemuan tersebut secara khusus menyoroti berbagai hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi program MBG di daerah 3T, mulai dari ketersediaan sarana prasarana hingga tantangan logistik akibat kondisi geografis yang ekstrem.
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Bakri Siddiq, dalam keterangannya pada Jumat (25/9/2026), menegaskan peran vital BNPP dalam memetakan kondisi riil penyelenggaraan MBG. "Kami dari BNPP diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi percepatan dan implementasi program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah 3T," ujarnya. Ia menambahkan bahwa identifikasi ini krusial, terutama di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, sebagai gerbang terdepan Indonesia.
Bakri mengungkapkan data yang cukup menantang: dari 15 PLBN yang aktif, baru sekitar 50 persen di antaranya yang telah menerima intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Angka ini mengindikasikan urgensi pemetaan komprehensif terhadap PLBN yang sudah dilengkapi sarana dan prasarana memadai untuk mendukung program MBG.
Lebih lanjut, Bakri menyoroti bahwa ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih, menjadi penentu utama kesiapan operasional SPPG dan jangkauan layanan kepada masyarakat penerima manfaat. Tanpa fasilitas dasar ini, program akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga dan pemetaan yang akurat menjadi kunci untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah 3T, mewujudkan pemerataan gizi hingga ke pelosok negeri.
Tinggalkan komentar