suaramedia.id – Wacana mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan tajam. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026), DPP Gema Keadilan secara terbuka mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait isu tersebut.
Related Post
Ketua Umum DPP Gema Keadilan sekaligus anggota DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah konstitusional ini. Ia menyatakan kesiapan dirinya untuk ikut menandatangani usulan HMP jika mekanisme tersebut benar-benar dijalankan oleh parlemen.
Menurut Rahmat, desakan ini bukan sekadar manuver politik belaka, melainkan respons terhadap dinamika hukum yang terjadi. Ia menyoroti adanya perkembangan signifikan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik persyaratan pendidikan yang menyelimuti jabatan Wakil Presiden.
"Jika HMP ini digulirkan di DPR, saya siap menjadi bagian dari anggota legislatif yang menandatangani usulan tersebut. Putusan MK dan MA adalah fakta hukum penting yang wajib disikapi serius oleh DPR," tegas Rahmat dalam forum bertajuk ‘Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?’.
Lebih lanjut, Rahmat menekankan bahwa persoalan ini menyentuh aspek fundamental demokrasi, yakni kepatuhan terhadap persyaratan jabatan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.
Senada dengan hal tersebut, Ketua LBH Gema Keadilan, Anton Aryadi, mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Ia secara tegas menyarankan agar Gibran Rakabuming Raka segera mengambil langkah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden guna menjaga marwah konstitusi.
Diskusi ini menandai meningkatnya tensi politik terkait legalitas persyaratan jabatan dalam kepemimpinan nasional, yang kini menuntut kejelasan hukum di tingkat parlemen.
Tinggalkan komentar