suaramedia.id – Isu mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah elite PDI Perjuangan (PDIP) untuk membahas langkah hukum terkait persoalan ijazah yang tengah mencuat.
Related Post
Langkah ini diambil menyusul adanya dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyeret nama Gibran. Denny menjelaskan bahwa selain telah menjalin kontak dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia juga mulai menyambangi pihak banteng untuk melihat sejauh mana dukungan terhadap opsi pemakzulan tersebut.
"Saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan di PDIP. Sejauh ini, mereka tampaknya sedang melakukan proses pembahasan secara internal," ujar Denny saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Meski telah membangun komunikasi di balik layar, Denny menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan resmi atau formal yang dilakukan dengan jajaran pengurus DPP PDIP. Ia memilih untuk menjaga kerahasiaan mengenai siapa saja tokoh partai tersebut yang telah berdiskusi dengannya.
"Kalau pertemuan secara terbuka memang belum ada. Mengenai sikap resmi mereka, lebih baik pihak PDIP sendiri yang memberikan pernyataan. Namun, saya pribadi merasa optimis dengan perkembangan ini," tambah Denny kepada suaramedia.id.
Wacana ini menjadi semakin panas setelah dokumen-dokumen pendidikan milik Gibran, mulai dari ijazah SD hingga dokumen terkait program Insearch dan MDIS, menjadi sorotan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika langkah politik ini terus bergulir, stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden mendatang diprediksi akan menghadapi ujian berat.
Tinggalkan komentar