suaramedia.id – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang menyebut roda kehidupan masyarakat berjalan normal di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di Kalimantan, telah memicu polemik luas di kalangan publik. Suharyanto kini angkat bicara untuk menjelaskan konteks di balik ucapannya yang disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto.
Related Post
Kontroversi mencuat setelah pernyataan tersebut beredar, menimbulkan persepsi bahwa kondisi di lapangan tidak sejalan dengan realita yang dihadapi masyarakat terdampak. Banyak pihak menilai pernyataan itu kurang sensitif terhadap penderitaan warga yang harus berjibaku dengan kabut asap tebal dan kualitas udara yang memburuk.
Melalui keterangannya pada Jumat (25/9/2026), Suharyanto menjelaskan bahwa pernyataannya pada ratas 23 September 2026 lalu dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa aktivitas dasar masyarakat masih tetap berjalan. "Dalam ratas, saya menjelaskan bahwa ‘roda kehidupan masyarakat berjalan normal’ di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan," ujarnya.
Dia menegaskan, konteks "normal" yang dimaksud adalah indikator terbatas pada aktivitas esensial seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan publik yang tetap beroperasi. Pernyataan itu, lanjutnya, sama sekali tidak bertujuan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah pulih sepenuhnya atau mengabaikan kesulitan serta penderitaan masyarakat yang terdampak.
"Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap," tegas Suharyanto. Ia mengakui bahwa BNPB sepenuhnya menyadari masyarakat di beberapa wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius. Ini termasuk kualitas udara yang buruk, masalah kesehatan, terganggunya kegiatan pendidikan, pembatalan penerbangan, serta berbagai aktivitas lainnya di sejumlah lokasi. Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman dan menegaskan komitmen BNPB dalam penanganan karhutla serta dampaknya.
Tinggalkan komentar